Duh, Nantinya tak Ada Guru PNS, Semua P3K

jpnn.com - JAKARTA - Pemprov DKI akan merampingkan jumlah PNS secara besar-besaran. Pemangkasan direncanakan hingga hampir separoh dari total jumlah PNS DKI yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, jumlah PNS DKI sudah terlalu banyak.

Apalagi saat ini, sudah ada bantuan dari tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). 

“Terus terang, PNS kita banyak banget. Kalau ditotal semuanya bisa lebih dari 100 ribu orang. Artinya PNS terlampau banyak,” ujar dia, Balaikota DKI Jakarta, kemarin.

Untuk menata struktur PNS DKI, sambung Djarot, tidak lagi menggunakan sistem zero growth, melainkan minus growth. Dengan kata lain, PNS yang sudah masuk masa pensiun tidak akan diperpanjang. 

“Tidak boleh ada lagi perpanjangan usia pensiun. Lalu jangan terima (PNS) terus toh. Dengan cara seperti itu, kita bisa betul-betul menyesuaikan beban kerja dengan pegawai,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Rasionalisasi perampingan PNS di DKI hingga 41 persen telah dilaksanakan sejak tahun ini hingga tahun 2018 mendatang. Untuk saat ini, Pemprov DKI lebih memilih menggabungkan beberapa UKPD atau SKPD. Tindakan ini berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.

“Pengurangan jumlah pegawai itu ada yang alamiah dan direkayasa dengan sistem. Untuk alamiah itu kan meninggal dunia dan pensiun. Kalau dengan sistem, mereka yang tidak sesuai dengan harapan kami akan kami dorong untuk pensiun dini saja,” tegas Djarot.