Kabinet Jokowi-JK Harus Bersih dari 'Sengkuni'
jpnn.com - JAKARTA - Munculnya berbagai elemen yang mengusulkan nama-nama menteri untuk kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata tidak membuat Pusaka Trisakti tertarik ikut mengusulkan nama-nama kabinet.
Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi pada JPNN, Sabtu (2/8) pagi, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi-JK.
"Pusaka Trisakti tidak tertarik mengusulkan nama-nama kabinet karena saya sudah menyerahkan "ATM Politik dan Kekuasaan" ini pada mereka berdua dan percaya sepenuhnya pada Jokowi-JK untuk memilih putra terbaik bangsa," ujar Fahmi.
Menurutnya, "Kapal Phinisi" yang dinakhodai mereka akan mengarungi samudera permasalahan bangsa kompleks luar biasa. Apapun usulan nama menteri yang ada, syarat mutlak awak dalam kabinet tersebut selain faktor profesionalitas juga harus diperhatikan rekam jejak chemistry dan loyalitas untuk berjuang ekstra keras bersama Jokowi-JK mensukseskan agenda dan program ke depan.
Karenanya, salah satu inisiator PDIP Projo, itu mengingatkan jika ingin Kabinet Jokowi-JK sukses yang tidak sekedar membawa Indonesia melangkah.
"Tapi Jokowi-JK diharapakan membawa "Indonesia Melompat", maka kabinet harus dipastikan bersih dari para menteri yang bertabiat sengkuni, dasamuka, durno," katanya.
Menurutnya, tanpa loyalitas tinggi itu Jokowi-JK akan menghadapi kesulitan yang sama dihadapi SBY sekarang dalam mengkordinasikan kabinet.
"Bisa dibayangkan "kapal phinisi" yang sedang mengarungi samudera tiba-tiba di tengah perjalanan lambung kapalnya dirusak oleh awak kapalnya sendiri dikarenakan awak kapalnya berkeyakinan sejak awal bahwa Jokowi-JK tidak layak menakhodai kapal," katanya.
JAKARTA - Munculnya berbagai elemen yang mengusulkan nama-nama menteri untuk kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata tidak membuat Pusaka Trisakti
- Anwar Rachman: Gugatan Irsyad Yusuf terhadap Gus Muhaimin Ditolak
- Bertemu Wadubes Terrece Teo, Rusdi Kirana Dorong Kerja Sama RI-Singapura Ditingkatkan
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025
- Tim Hukum Khofifah - Emil Bergembira Atas Putusan MK Soal Sengketa Pilgub Jatim 2024
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Sebut Presiden Prabowo Akomodatif Soal Polemik LPG 3 Kg
- Menpar Widiyanti Sampaikan 3 Poin Utama yang Perlu Diperbaiki di RUU Kepariwisataan