Sah, Oso Ucapkan Sumpah sebagai Ketua DPD RI
jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Kalimantan Barat (Kalbar) Oesman Sapta Oedang akhirnya resmi menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode April 2017 - September 2019. Oso -panggilan akrabnya- bersama dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis resmi memimpin DPD setelah mengucapkan sumpah.
Ada Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi yang mengambil sumpah Oso, Nono dan Darmayanti. Suwardi mewakili Ketua MA Hatta Ali yang sedang melaksanakan umrah.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua DPD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada pancasila dan UUD 1945," kata Oso mengucap sumpah jabatan yang dipandu Suwardi.
Pelantikan itu berdasarkan keputusan DPD nomor: 45/DPDRI/III/2016-2017 tentang pimpinan DPD RI periode April 2017 - September 2019. Keputusan itu mencabut keputusan sebelumnya tentang pimpinan DPD bernomor 02/DPD/I/2014-2105 dan nomor 09/DPD/I/2016-2019.
Pelantikan yang dihadiri sejumlah anggota DPD berjalan lancar. Usai pengambilan sumpah jabatan, AM Fatwa selaku pimpinan sidang menyerahkan palu kepada Oso.
"Kami ucapkan selamat kepada pimpinan DPD. Jaga amanat yang telah diberikan kepada senator," kata Fatwa.
Selanjutnya, Oso yang kini masih menjadi wakil ketua MPR langsung memimpin sidang. "Kami berharap dengan terpilihnya kami, kita dapat fokus dan memaksimal kita energi kita menjaga muruah," katanya.(boy/jpnn)
Senator asal Kalimantan Barat (Kalbar) Oesman Sapta Oedang akhirnya resmi menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode April 2017 - September
Redaktur & Reporter : Boy
- HUT Ke-18, Partai Hanura Konsisten Usung Peningkatan Kesejahteraan Daerah
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- Sejumlah Tokoh Nasional Bakal Hadir di HUT Ke-18 Hanura
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Rapat Bareng DPD, Wamendagri Ungkap Aspirasi Penghentian Moratorium DOB