SBY Didesak Pecat Benny Harman Dari Partai Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak segera memecat Benny K. Harman (BKH) dari Partai Demokrat.

Desakan pemecatan terhadap BKH ini datang dari sejumlah kader Partai Demokrat se-daratan Flores, menyusul terjadinya kekisruhan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat se-daratan Flores beberapa waktu lalu di Larantuka, Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Menurut saya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Muscab adalah ketua DPD PD NTT. Bila nanti BKH terbukti ada intervensi di luar dari kewenangannya saat Muscab maka dia melanggar AD/ART PD. Tentunya kita akan mendesak pak SBY sebagai Ketum PD untuk mengambil sikap yang tegas dan memecat terhadap kader-kader PD yang demikian,” tegas Ketua demisioner Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, Haji Push Saleh kepada Wartawan, Jumat (31/3/2017).

Lebih lanjut, Haji Saleh mengatakan kewenangan untuk memecat terhadap kader partai ada ditangan Ketua Umum. Perjuangan kader-kader partai hanya menegakan aturan. Ia mengutip pernyataan Pramono Edhie Wibowo sebagai ketua BPOKK DPP, menegaskan kepada semua Ketua-Ketua DPC se-daratan Flores bahwa kader Partai Demokrat di semua tingkatan harus taat dan tunduk pada aturan Partai Demokrat.

Menurutnya, indikasi kuat keterlibatan BKH selaku salah satu Tim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu terlihat dari kejanggalan saat berlangsungnya Muscab.

Kejanggalan ini seperti mengesahkan Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang seharusnya menjadi kewenangan DPD Partai Demokrat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Selain itu juga, kata Haji Saleh, BKH tetap saja melakukan agenda Muscab terhadap sejumlah DPC Partai Demokrat yang masih bermasalah kepengurusan PAC-nya.

"Penyelenggaraan Murcab se-daratan Flores itu telah mengangkangi aturan organisasi dan adanya indikasi kuat keterlibatan BKH mengintervensi proses Muscab tersebut dengan tetap melaksanakan Muscab terhadap sejumlah DPC yang masih bermasalah kepengurusan PAC-nya,” jelas Haji Saleh.