Aturan 'Pelesiran' Bakal Diperketat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Promono Anung mengatakan, aturan studi banding DPR ke luar negeri akan diperketat. Selain harus membuat Term of Reference (TOR) atau outline kegiatan, melapor ke pimpinan, anggota DPR juga harus menjelaskan ke publik sebelum berangkat.

"Pimpinan bersepakat tidak memberikan izin kepada komisi maupun badan yang akan melakukan kunker. Jangan sampai pimpinan hanya menjadi juru bicara untuk bumper yang sudah diizinkan tapi menjadi tanggungjawab anggota," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/9).

Penjelasan ke publik, kata Pramono yang juga mantan Sekjen DPP PDIP itu,  meliputi manfaat dan tujuan ke luar negeri. "Mereka (anggota DPR yang berangkat) tidak boleh menghindar dari teman-teman pers dan publik," ujarnya.

Dijelaska pula Pramono, tujuan negara yang dikunjungi juga harus berkesesuaian dengan Rancangan Undang-undang yang dibahas di DPR. "Kita harus berangkat ke negara yang tepat. Tapi terkait kemarin yang diributkan sebelumnya mengenai salah satu RUU, itu menjadi persoalan," katanya.