Pasal Makar Perlu Direvisi

JAYAPURA - Aktivis LSM yang biasa mengadvokasi kasus-kasus makar di Papua, Johanis Maturbongs mengajurkan agar pasal-pasal makar perlu dipertimbangkan atau direvisi kembali isinya, sebab jika pasal-pasal makar tersebut dikenakan, maka orang-orang yang melakukan unjuk rasa atau aksi yang  mengkritis pemerintah, terutama aksi yang bersifat  menuntut kebebasan dalam hal demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga bisa dianggap makar.

Menurut Maturbongs, menyampaikan aspirasi dalam ruang demokrasi sangat penting, karena setiap manusia mempunyai hak untuk menyampaiakan pendapat di muka umum.

"Menyampaikan pendapat atau aspirasi di muka umum merupakan bagian yang tak di terpisahkan dari hak-hak politik yang mendasar," ujarnya ketika menjadi panelis dalam dalam peluncuran dan bedah buku International Parliamentarian For West Papua (IPWP) dan Peradilan Makar, buku yang ditulis oleh Sendius Wonda dan Markus Haluk, di aula Sekolah Tinggi Theologia IZ. Kijne Abepura, Senin (1/11).

Dikatakan, dari berbagai kasus yang pernah ditanganinya, para aktivis yang menutut demokrasi, kesamaan dalam hukum, menuntut keadilan dari negara bahkan masyarakat sipil pun tidak tahu menahu dalam berbagai aksi protes terhadap negara atau pemerintah itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal makar.