Mendagri Minta Pemda Stop Angkat Honorer

JAKARTA — Besarnya belanja aparatur negara dibandingkan belanja modal di daerah, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Akibat penambahan aparat honorer Pemda, beban keuangannya pun menjadi bertambah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun mengintruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menertibkan kembali jumlah tenaga honorer mereka. Mendagri menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer daerah telah dihentikan sejak tahun 2006. Sementara pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS hanya dilakukan maksimal hingga 2011.

Namun dari ketentuan ini, ternyata masih banyak ditemukan Pemda yang mengangkat tenaga honorer di luar ketentuan. "Padahal sudah kita ingatkan tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer karena justru akan memberatkan APBD sendiri. Kita minta semua penerimaan honorer dihentikan dan yang sudah ada ditertibkan terlebih dahulu," kata Mendagri di Istana Negara, Rabu (22/6).

Mengenai tenaga honorer yang masih ditanggung Pemda saat ini, Mendagri menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab Pemda. Untuk itu, Pemda diminta segera mencarikan solusi, sehingga tata administrasi keuangan daerah tidak terbebani dengan semakin banyaknya tenaga honorer."Karena itu (honorer) diangkat oleh pemda, maka Pemda yang harus mencarikan solusinya bagaimana yang terbaik untuk honorer ini," tandasnya.