Syarat Provinsi Kapuas Raya Masih Kurang

JAKARTA -- Syarat pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang ingin pisah dari Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), harus dilengkapi agar bisa segera ditindaklanjuti di DPR.

Secara politis, Komisi II DPR mendukung pemekaran PKR karena dipandang bisa untuk memercepat pembangunan ekonomi di wilayah provinsi yang rencananya beribukota di Sintang itu. "Syarat itu memang harus dilengkapi lagi," tegas Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, menjawab JPNN, Jumat (13/1), di Jakarta.

Seperti diketahui, Forum Komunikasi Kepala Desa Kalbar yang mewakili ratusan desa di 12 kabupaten dan dua kota,  menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPR RI, Senin (3/10), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka mendesak agar pemekaran segera diwujudkan.

Provinsi pemekaran ini rencananya mencakup Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu. Ibu kotanya rencana berada di Sintang. Aspirasi itu disambut baik Komisi II DPR RI.