Pemerintah Diminta Hati-Hati Susun Regulasi Mobil Murah

JAKARTA  - Rencana Pemerintah menerbitkan regulasi low cost and green car (LCGC) sebagai payung hukum penjualan mobil murah, mendapatkan sorotan dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama. Sebab, regulasi tersebut dinilai rawan digugat.

Penilaian tersebut disampaikan LPBH NU seiring terus munculnya jenis mobil murah dari berbagai produsen, sementara regulasinya ternyata belum selesai disusun. "Ini tindakan blunder yang dilakukan Pemerintah. Sungguh tidak logis mereka (produsen) sudah mengenalkan, sudah siap jual, sudah ratusan mobil dipesan konsumen, sementara regulasinya masih direncanakan turun," ungkap Ketua LPBH PBNU, Andi Najmi Fuaidi di Jakarta, Senin (1/10).

Menurutnya, jika regulasi LCGC itu dipaksakan maka sangat rentan mendapatkan gugatan. "Apa yang terjadi sekarang ini sudah bisa dikatakan tindakan blunder. Jika dipaksakan terbit ini merupakan blunder kedua, dan akan sangat rentan digugat," terangnya.

Selain rentan mendapatkan gugatan oleh masyarakat, penerbitan regulasi penjualan mobil murah yang yang dipaksakan dikhawatirkan juga dapat mengacaukan sistem hukum di Indonesia. Meski demikian Andi tetap mengingatkan langkah maju produsen mobil dalam mengeluarkan produk murah harus tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku.