Auditor Independen Tak Sah Audit Keuangan Negara

JAKARTA – Upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyeret dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pengeringan gabah oleh Bank Bukopin, yang berekses pada kerugian keuangan negara ke depan persidangan, dinilai sebagian pihak kurang tepat. Pasalnya, audit terhadap potensi kerugian Negara tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melainkan, Kejagung menggunakan tim akuntan publik independen. Auditor independen tersebut menemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp 59.584.529.500.

”Jika terkait dengan perhitungan keuangan negara, kasus ini harusnya diaudit oleh BPK,” ungkap Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Mudzakkir, kepada Jawa Pos, kemarin (24/12).

Kendati demikian, Mudzakkir menjelaskan, Kejagung seharusnya memperhatikan apakah kasus Bukopin ini benar menyangkut keuangan Negara. Pasalnya, seperti diketahui bahwa kepemilikan saham Negara di Bukopin kurang dari 51 persen.

Karena Negara bukan pemegang saham mayoritas, maka dalam hal ini Bukopin pun tidak bisa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara konsep kerugian Negara sendiri, ia menjelaskan, terjadi ketika ada pengaruh gerakan terhadap arus kas Negara. Misalnya, setoran ke kas Negara dimungkinkan menurun akibat suatu perbuatan melawan hukum.