Pengawasan Distribusi BBM ke Pertambangan dan Perkebunan Diperketat
Jumat, 28 Desember 2012 – 17:06 WIB
JAKARTA - Pemerintah memprediksi potensi kebocoran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun 2013 akan mencapai 50 juta kilo liter (KL). Untuk menekan hal tersebut Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar pengawasan subsidi BBM ke sektor Pertambangan dan Perkebunan harus diperketat. Menurutnya, kebocoran pada sektor tersebut merugikan kelompok masyarakat lain.
Ya, sejak awal September lalu, pemerintah sudah memutuskan sektor pertambangan dan perkebunan dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi. "Tanpa ada ketegasan, makin berani melakukannya (menggunakan BBM subsidi). Kasian nelayan dan masyarakat yang membutuhkan," ujar Hatta usai mengelar rapat koordinasi di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (28/12).
Baca Juga:
Menurutnya, pembatasan menggunakan sistem Informasi Teknologi (IT) harus segera dilakukan oleh PT Pertamina. Pembatasan tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak disaat pertumbuhan ekonomi terus meningkat.
"Buat saya policy (kebijakan) itu harus dilakukan kalau tidak ada pengendalian kebocorannya terus berjalan,"papar dia.
JAKARTA - Pemerintah memprediksi potensi kebocoran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun 2013 akan mencapai 50 juta kilo liter (KL). Untuk menekan
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 Januari Turun, Berikut Daftarnya
- Soal Persiapan Arus Mudik Lebaran, Menko AHY Bilang Begini
- Bermodal Rp 3 Juta, Suciyah Mengubah Nasib dengan Cor Kuningan
- MSIG Life Luncurkan Produk Asuransi Jiwa Inovatif untuk Keluarga Muda
- Lippo Group dan Pertamina Retail Berkolaborasi Dalam Pengembangan Bisnis
- ADSW 2025: Pertamina NRE Komitmen jadi Penggerak Utama Transisi Energi di Indonesia