Tahun Politik, RUU ASN Mendesak Diselesaikan
Minggu, 21 April 2013 – 17:47 WIB
JAKARTA - Tingginya eskalasi politik menjelang Pemilu Presiden Tahun 2014 makin terasa belakangan ini. Namun siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden nanti, harus memberi jaminan bahwa pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi tetap menjadi program prioritas.
Meskipun kondisi politik memanas, namun Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas berharap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi pilar reformasi birokrasi harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 12 bulan mendatang sebelum pemilu.
"RUU dimaksud antara lain RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem), serta RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)," ungkap Erry Riyana dalam keterangan persnya kepada JPNN, Minggu (21/4).
Mantan Wakil Ketua KPK ini berharap Presiden mendatang tetap sosok yang reformis, sehingga reformasi birokrasi terus menjadi prioritas. Pasalnya, reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang harus dilakukan terus menerus, dan hasilnya tidak dapat dinikmati dalam waktu singkat. "Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani," ujarnya.
JAKARTA - Tingginya eskalasi politik menjelang Pemilu Presiden Tahun 2014 makin terasa belakangan ini. Namun siapapun yang akan terpilih menjadi
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak