Kuota 60 Ribu CPNS untuk Pelamar Umum Bisa Bertambah Lagi
Tak Sebut Angka Pasti untuk Hindari Manipulasi
Minggu, 21 Juli 2013 – 19:01 WIB

Kuota 60 Ribu CPNS untuk Pelamar Umum Bisa Bertambah Lagi
JAKARTA - Meski secara nasional pemerintah telah menetapkan kuota CPNS dari pelamar umum untuk tahun ini sebanyak 60 ribu, namun angka ini belum final juga. Pasalnya, pemerintah masih memberikan kepada instansi untuk mengajukan usulan penambahan kuota lagi. Asisten Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Nurhayati, menambahkan, angka 60 ribu yang dipatok memang belum final. Sebab, pengolahan data masih berproses sehingga besar kemungkinan jumlah kuota untuk pelamar umum bisa bertambah.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, pengajuan tambahan kuota masih dimungkinkan asalkan tidak berpengaruh pada anggaran belanja pegawai secara nasional. Ia mencontohkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang meminta tambahan kuota sekitar 9000 pegawai, namun yang disetujui baru 5000.
Baca Juga:
Azwar mengatakan, saat ini kuota 40 ribu untuk daerah juga masih banyak yang kosong. "Kalau kuota pusat ditambah 5000 sehingga menjadi 25 ribu, saya rasa masih sehatlah keuangan negara," ujarnya di Jakarta, Minggu (21/7).
Baca Juga:
JAKARTA - Meski secara nasional pemerintah telah menetapkan kuota CPNS dari pelamar umum untuk tahun ini sebanyak 60 ribu, namun angka ini belum
BERITA TERKAIT
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030