Persaingan Ketat, Awasi Pejabat!
jpnn.com - JAKARTA - Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) mengajak masyarakat memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang dilakukan pemerintah.
KLPC terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah, Malang Corruption Watch, POKJA 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten, dan Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat.
"Pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel dan minim Korupsi Kolusi Nepotisme," kata Peneliti ICW, Siti Juliantari Rahman di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).
Tari menjelaskan, publik dapat memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran atau KKN pada proses rekrutmen melalui hotline, nomor telepon dan alamat posko yang dibentuk KLPC. Publik juga dapat melaporkan pada situs http://pantaucpns.net dan http://siduta.menpan.go.id.
Tahun ini, pemerintah akan merekrut 65 ribu CPNS dari pelamar umum dan yang berasal dari honorer K2 (Kategori 2).
"Dari total 65 ribu CPNS itu 25 ribu diantaranya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat dan 40 ribu PNS dilingkungan pemerintah daerah," kata Tari.
Masyarakat sambung dia, penting untuk ikut memantau. Sebab rekrutmen CPNS selama ini rawan penyelewengan. Menurutnya, ada tiga faktor penyebab rekrutmen CPNS rawan penyelewengan.
Faktor pertama, kata Tari, dibeberapa daerah, rekrutmen CPNS telah menjadi ajang bagi kepala daerah yang memenangi Pilkada untuk 'membalas budi' kepada tim sukses dan pendukungnya. "Begitu juga dengan politisi lokal maupun nasional juga seringkali menitipkan kerabat dan teman agar dibantu dalam proses rekrutmen," ujarnya.
JAKARTA - Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) mengajak masyarakat memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang dilakukan
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan
- Barang Hasil Penindakan di 3 Wilayah Ini Dimusnahkan Bea Cukai, Berikut Perinciannya
- Terima JAM Intel Kejagung, Mendes Yandri Ingin Perkuat Pengawasan Dana Desa