Kaltim Distribusikan 350 PNS ke Kaltara

jpnn.com - BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim menempatkan 350 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah otonomi baru, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Jumlah ini jauh dari angka kebutuhan personil ideal. Jika Kaltim memiliki 7.400 pegawai, di Kaltara setidaknya mempunyai 3.000 pegawai.

"Berdasarkan aturan, kebutuhan daerah otonom minimal 780 pegawai. Apalagi jika lingkupnya  provinsi. Sekarang baru ada 350-an. Tapi saya yakin, nanti kebutuhannya bisa dipenuhi. Minimal di atas 1.000 orang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yadi Robyan Noor, seperti diberitakan Kaltim Post (JPNN Grup), Kamis (19/9).

Meski demikian, untuk menambah pegawai tidak perlu terburu-buru. Karena bisa dilakukan mutasi lagi dari Pemprov Kaltim ke Kaltara.  Selain itu, pemenuhan pegawai juga didasarkan atas analisis kebutuhan.

“Tapi tidak boleh gegabah atau latah. Artinya mutasi bisa dilakukan dari Kaltim. Tenaga yang lebih itu akan kita set untuk didistribusikan ke sana sesuai kebutuhan. Nanti kita lihat, karena itu ada analisis kebutuhannya,” urainya.

Sementara itu, kebutuhan pegawai di Kaltim, khususnya di kabupaten/kota  juga setiap tahunnya kira-kira mencapai 1.400 orang. Sebab setiap tahunnya setidaknya ada 100 hingga 200 pegawai yang memasuki masa pensiun.

Kendati begitu, BKD Kaltim tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat soal penentuan kuota CPNS bagi daerah. “Tapi kita hormatilah, karena kewenangan itu adanya di pusat (penerimaan CPNS),” cujarnya.

Dia percaya, kebutuhan tersebut akan dipenuhi pemerintah pusat, apalagi jika memang sangat mendesak.  “Itu yang kadang-kadang kita alami. Kita harus melihat sekali lagi dan yakin jika itu memang kebutuhan, pasti dipenuhi pemerintah pusat,” tukasnya.

Di Kaltim kata dia, ada tiga daerah yang masih menata dan melakukan analisis kebutuhan pegawai, yakni Kutai Kartanegara, Berau dan Tarakan, termasuk Pemprov Kaltim. Meski diakuinya, tahun ini kuota CPNS yang diperoleh Kaltim sebanyak 2.072 formasi.
“Mereka masih menata dulu. Setelah analisis kebutuhan selesai, baru diminta. Begitu juga provinsi. Kami masih menata, apa yang ada kami optimalkan,” katanya.