Percuma Saja Curi Soal Tes CPNS
Khusus di Papua Tes CPNS Digelar 4 November
jpnn.com - JAKARTA--Pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) honorer kategori dua (K2) dan pelamar umum dengan menggunakan lembar jawaban kerja (LJK) akan dilaksanakan serentak 3 November 2013. Kecuali Papua, diundur sehari, yakni 4 November.
"Karena 3 November itu hari Minggu, jadi Papua minta diundur 4 November. Kebetulan hari itu disakralkan warga Papua," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno di Jakarta, Rabu (2/10).
Dijelaskannya, sekitar 628 ribu honorer K2 akan mengikuti tes sesama honorer. Sedangkan pelamar umum hampir menyentuh 1,5 juta orang.
"Untuk TKD dengan CAT BKN akan berakhir November mendatang, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi sebagai koordinator terhadap pelaksanaan tes CPNS di kabupaten dan kota di wilayahnya,” bebernya.
Sementara itu Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengutarakan tentang pengamanan dalam penggandaan soal tes CPNS dan pendistribusiannya.
Dia menjamin soal TKD sangat aman, karena ada sandi-sandi yang hanya dapat diterjemahkan kodenya oleh penyandi dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
“Jika dicuri orang pun, tidak ada yang bisa membukanya,” ucapnya.
Untuk pengamanan fisik, lanjut Setiawan, dipantau langsung di percetakan selama proses pencetakan. Pengamanan fisik ini dilakukan tim yang terdiri dari BKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Intelijen Negara (BIN), Lemsaneg, Polri, dan pengawas daerah. (esy/jpnn)
JAKARTA--Pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) honorer kategori dua (K2) dan pelamar umum dengan menggunakan lembar jawaban kerja (LJK) akan dilaksanakan
- AstraZeneca Komitmen Wujudkan Ambisi Nol Karbon Perusahaan
- Bayar Rp 1 Miliar Cuma Dapat 9 Suara saat Pemilu, Caleg PKS Merasa Ditipu
- Profesor Henry Indraguna Merespons Wacana Pembentukan Kembali DPA
- Ketahui tentang Aritmia Jantung: Pencegahan & Perawatan dengan Metode Terkini
- Skema Dana Pendidikan Tetap Mengacu Belanja Negara, Ketua Komisi X DPR Merespons
- Dipolisikan soal Perundungan PPDS Undip, Ini Reaksi Menkes Budi