Bantuan Alat Perang dari Australia Bagai Senjata Makan Tuan

jpnn.com - JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak pemerintah membersihkan semua peralatan cyber bantuan Australia. Terutama Cyber Crime Investigation Satellite Office yang diberikan kepada Polri dan ditempatkan di lima lokasi.

"Sebelum peralatan  dibersihkan, sebaiknya jangan diaktifkan," tegas Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Minggu (24/11).

Neta juga mengatakan berbagai hasil penyadapan tingkat tinggi yang dilakukan badan intelejen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat negara  sepertinya akan dibocorkan ke publik dalam waktu dekat ini.

Menurut dia, hasil sadapan itu diduga menyangkut kasus megakorupsi Hambalang, Century, kasus BP Migas, dan berkaitan dengan kontrak karya migas yang dimiliki para elit politik serta monopoli impor BBM.

"Penyadapan itu diduga dilakukan Australia melalui berbagai cara via bantuan peralatan cyber yang diberikannya," katanya.

IPW memantau ada sejumlah peralatan yang diberikan Australia kepada Polri pasca Bom Bali I. Bantuan alat sadap itu ternyata bukan hanya untuk Densus 88 Anti Teror. Bantuan yang spektakuler justru diberikan Australian Federal Police kepada Polri. Dalam hal ini AFP mengoperasikan secara resmi Cyber Crime Investigation Satellite Office di Mabes Polri.  

Selain di Mabes Polri, kantor investigasi cyber crime dibangun juga di Polda Metro, Sumut, Bali dan NTB. "Target Australia, perangkat ini dibangun di semua Polda," tegasnya.

Ia menambahkan, kantor ini dilengkapi perangkat dan sarana penunjang forensik digital yang canggih. Tujuannya, untuk melakukan penyadapan, membantu mengungkap, dan memerangi kejahatan dunia maya, khususnya satelit cyber crime, transnational crime, dan cyber crime yang sangat erat dengan internet.