Anggaran Membengkak, Proyek Kapal Perang Australia Ditinjau Ulang

jpnn.com - SYDNEY - Proyek pemerintah Australia di bidang pertahanan yang tengah berjalan terpaksa dievaluasi karena anggarannya membengkak sekitar AUD 10 juta per bulan atau Rp 107,9 miliar. Proyek yang dievaluasi itu adalah pembuatan tiga kapal perang antiserangan udara atau Air Warfare Destroyers (AWD)  dengan nilai AUD 8 miliar atau Rp 86,3 triliun.

Dari laporan pemeriksa keuangan Australia terungkap sudah hampir 60 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan kapal perang antiserangan udara itu sudah digunakan. Namun, hingga kini pembuatan tiga kapal itu belum juga rampung.

Analisa laporan itu menunjukkan bahwa selama periode keuangan terakhir,  proyek itu menelan biaya AUD 106 juta lebih besar dari anggaran yang disetujui. Menurut laman ABC, Selasa (17/12), bengkaknya anggaran itu disebabkan adanya kenaikan upah pegawai dan bahan-bahan, termasuk membayar sub-kontraktor yang ikut membantu pengerjaan proyek tersebut.

"Ada kekhawatiran yang muncul dari proyek pembuatan kapal perang ini adalah membengkaknya biaya proyek dan penundaan pengerjaan kapal dalam program AWD," papar Warren King, CEO Defence Materiel Organisation.

Kapal perang pertama dijadwalkan dikirimkan pada 2016, sementara dua kapal lainnya dijadwalkan rampung pada 2017 dan 2019. "Sebuah kajian independen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan biaya keterlambatan, serta merekomendasikan langkah yang diperlukan serta pencegahan,” sambungnya.

Menteri Keuangan Mathias Cormann dan Menteri Pertahanan David Johnston telah merilis sebuah pernyataan bersama yang menegaskan pemerintahan koalisi berkomitmen untuk menyelesaikan program AWD ini. Namun, pemerintah merasa perlu membentuk tim evaluasi independen.

"Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama secara konstruktif dengan semua pemegang kepentingan. Kami menyadari manfaat program ini bagi keamanan nasional maupun untuk industri kapal perang Australia yang dari segi anggaran lebih efektif serta efisien,” ungkap Mathias. (esy/jpnn)