TNI Bakal Bangun Lanal di Tanjung Datu

jpnn.com - JAKARTA - Usai kecolongan pembangunan mercusuar oleh Malaysia di Tanjung Datu, Sambas, Kalbar, Mabes TNI mengambil langkah lebih maju. Mabes TNI memastikan bakal membangun pangkalan AL (Lanal) di Tanjung Datu, untuk menggantikan pos AL Temajuk. Lanal itu nanti sekaligus untuk memperkuat pertahanan di kawasan Natuna.

Saat ini, TNI AL baru sebatas menyetop pembangunan mercusuar dan menyiagakan tiga kapal korvet yang berpatroli di sekitar kawasan tersebut. Kapal-kapal itu adalah KRI Senadi Senaputra, KRI Barakuda, dan KRI Madang. Induk pengawasan wilayah tanjung Datu adalah Lanal Pontianak yang membuat pos AL di kawasan Temajuk.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan,pihaknya sejak awal memang ingin membangun pangkalan AL di Tanjung Datu. Mengingat, kawasan tersebut merupakan grey area atau status quo yang rawan sengketa. Dengan adanya insiden Tanjung Datu, maka pembangunan lanal akan segera direalisasikan.

"Kami juga akan membangun air street, pangkalan udara. Satuan infanteri juga akan masuk di kawasan itu," terang Moeldoko usai menginspeksi pasukan di Kolinlamil Jakarta kemarin. Rencananya, Rabu (28/5) mendatang pihaknya mengundang Gubernur Kalbar dan Bupati Sambas untuk mematangkan rencana pembangunan pangkalan militer.

Dalam pertemuan tersebut akan dirumuskan kebutuhan pertahanan di kawasan Tanjung Datu. Juga, kebutuhan personel maupun alutsista pendukung. Moeldoko menginginkan penempatan pasukan dalam jumlah besar, karena pangkalan tersebut tidak hanya untuk mempertahankan Tanjung Datu.

Moeldoko menuturkan, sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang makin panas berpotensi besar berdampak ke Indonesia. Terutama, bagi kawasan Natuna. "Baik Natuna maupun Tanjung Datu itu nanti yang paling cepat kena impact situasi tersebut," lanjut Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia itu.

Selain pembangunan Lanal, rencananya hari ini (26/05) Pihak Indonesia dan Malaysia akan bertemu di Jakarta untuk membahas persoalan Tanjung Datu. Moeldoko menuturkan, pihak Indonesia menghadirkan TNI dan Kementerian Pertahanan dalam pertemuan tersebut dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator.

Pokok bahasan dalam pertemuan itu adalah kesepakatan terkait posisi Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu. "Kalau itu dinyatakan grey area, jangan macam-macam, jangan berbuat aneh-aneh," ucapnya. Perjanjian terkait kawasan tersebut sudah dibuat pada 1969. "Perjanjian sudah ada, hanya sekarang masalahnya komitmen yang tidak ada," tambah Moeldoko.