Ada Percobaan Korupsi Dana BPJS di Madina

jpnn.com - JAKARTA -  Koordinator Advokat LBH Kesehatan Alwalindo, Roder Nababan, menilai, pengendapan dana BPJS Mandailing Natal (Madina) sebesar Rp 5 miliar di rekening Dinas Kesehatan pada salah satu bank di Panyabungan, merupakan upaya percobaan korupsi.

Bahkan, terbuka kemungkinan sudah terjadi tindak pidana korupsi jika bunga dari uang yang diendapkan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Itu saya melihat sebagai upaya percobaan korupsi. Karena baru mau ditarik setelah diributkan media. Uang lima miliar itu, dari Januari hingga Juni, bunganya berapa? Jangan-jangan sudah dipakai," ujar Roder Nababan kepada JPNN kemarin (16/9).

Karena itu, lanjut pria asal Taput itu, aparat penegak hukum sudah bisa masuk untuk melakukan pemeriksaan awal.

Kalau pun uangnya masih utuh termasuk bunganya, lanjutnya, proses hukum tetap bisa dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, yang merugikan masyarakat Madina.

"Karena dengan uang BPJS diendapkan, tidak segera disalurkan ke Puskesmas, dampaknya pelayanan kesehatan masyarakat sangat terganggu. Pasti pelayanan terganggu. Puskemas untuk beli uang dari mana? Dari beberapa kasus yang kami tangani, biasanya ada pasien yang meninggal gara-gara pelayanan buruk karena dana BPJS belum cair," ujar pria yang lama berkiprah dalam advokasi rakyat kecil dalam urusan pelayanan kesehatan itu.

Agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa mendatang, Roder menyarankan ada elemen masyarakat di Madina yang berinisiatif mengajukan gugatan class action ke Pemda Madina cq Dinas Kesehatan.

"Bisa mengajukan gugatan class action, dugaan PMH (perbuatan melawan hukum). Karena dana BPJS mestinya langsung disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, tak boleh diendapkan di bank," paparnya.