Pangkalan Militer Tanjung Datu Beroperasi 2015

jpnn.com - JAKARTA - TNI segera merealisasikan pangkalan militer baru di kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar). Pangkalan tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2015.

Keberadaan pangkalan itu dinilai strategis karena berkaitan dengan posisi Indonesia di Laut China Selatan.
 
Saat ini perencanaan pangkalan tersebut sudah siap dan pengerjaannya mulai dilakukan. Pangkalan itu sebenarnya adalah pengembangan dari pangkalan udara sederhana yang dimiliki TNI di kawasan tersebut. TNI hanya perlu memperluas dan penambahan lahan sudah disetujui Pemprov Kalbar.
 
Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, landasan udara di pangkalan itu saat ini hanya sepanjang 1.600 meter. "Nantinya akan kami tambah jadi 2.500 meter. Sehingga pesawat-pesawat besar bisa mendarat," ujarnya kemarin (21/10).
 
Kemudian, barak tentara yang disiapkan untuk pasukan infanteri TNI-AD akan ditambah. Rencana awalnya, setidaknya satu divisi akan ditempatkan di Tanjung Datu.

Pangkalan tersebut merupakan pangkalan terintegrasi antara TNI-AD, AL, dan AU. Karena itu, di sana juga disiapkan sekaligus pangkalan AL, bukan lagi pos AL seperti yang ada saat ini.
 
"Kami harap awal 2015 anggaran untuk itu sudah bisa turun sehingga bisa segera beroperasi," ucapnya.

Sebab, pemindahan pasukan membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, Mabes TNI akan menambah jumlah kapal perang dan pesawat di landasan tersebut. Untuk kapal maupun pesawat, jumlahnya masih dibahas karena kebutuhan di kawasan lainnya juga cukup besar.
 
Pembangunan pangkalan militer itu awalnya merupakan respons atas tindakan Malaysia yang memasang tiang pancang mercusuar di grey area Tanjung Datu. Hal tersebut memantik reaksi pemerintah Indonesia maupun TNI. Akhirnya, dalam sebuah kesepakatan, Malaysia bersedia tidak melanjutkan pembangunan mercusuar itu.
 
Belakangan, rupanya Malaysia sudah membongkar tiang-tiang pancang tersebut. Pembongkaran dilakukan pada Jumat sore (17/10). Fuad menjelaskan, Malaysia meminta syarat tidak ada kapal TNI yang lewat saat pembongkaran berlangsung. Permintaan itu dipenuhi TNI-AL.
 
"Dengan pembongkaran itu, artinya Malaysia kembali menghormati kawasan tersebut sebagai grey area alias kawasan sengketa," tambah Fuad.

Meski begitu, pembangunan pangkalan militer tetap dilanjutkan. Tujuannya pun menjadi lebih luas, yakni memastikan kekuatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan, terutama perairan Natuna yang menjadi teritorial NKRI. (byu/c9/end)