Dua Hari, MenPAN-RB Ngaku Terima Ribuan SMS Aduan Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Setelah resmi diambil sumpah masuk Kabinet Kerja bentukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, daftar nomor ponsel pribadi sejumlah menteri tersebar ke masyarakat, sehingga mereka mengaku kewalahan meladeni ribuan SMS yang masuk. Salah satunya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, yang dalam waktu dua hari mendapat lebih dari 2.000 SMS dari masyarakat.
"Di akun twitter saya, followernya lebih dari 80 ribu. Salah satu akun menyebarkan nomor saya di Twitter. Tentu ini sangat merepotkan untuk membalasnya. Tetapi saya juga berterima kasih, dan akan saya jawab meskipun tidak akan bisa selesai," ujar Yuddy dalam jumpa pers di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta, Kamis (30/10) sore.
Namun, Yuddy tidak marah dengan kejadian tersebut. Justru dia melihat hal itu tersebut ada positifnya. Banyak SMS yang masuk menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan dan persoalan publik. Misalnya, di wilayah Sumatera terjadi pungutan liar, ada juga pengaduan masalah penerimaan CPNS, mengadukan kepala daerah, perilaku pejabat. "Ternyata masyarakat ini butuh penyaluran aspirasi, wahana yang harus difasilitasi," tutur Yuddy.
Kenyataan itu juga mendorong MenPAN-RB untuk kembali mengaktifkan Kotak Pos 5000 yang selama ini penanganannya dinilai kurang maksimal. Ke depan, pengaduan melalui saluran ini akan ditangani secara lebih baik. (esy/jpnn)
JAKARTA - Setelah resmi diambil sumpah masuk Kabinet Kerja bentukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, daftar nomor ponsel pribadi sejumlah menteri tersebar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Heboh Kasus Eks Kapolres Ngada, Sufmi Dasco Singgung Hukuman Pidana &Etik
- Mulai 17 Maret, Taspen Salurkan THR kepada 3,14 Juta Peserta, Pakai Prinsip 5T
- IPW Sebut Jaksa Tak Akan Mampu Tangani Penyidikan
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Menjelang Mudik Lebaran 2025, Petugas TTPG Jaktim Temukan 4 Bus AKAP Tak Laik Jalan
- Guru P1 Gabung Aliansi Merah Putih, Tolak TMT PPPK Serentak Maret 2026