PKS Anggap Pengosongan Kolom Agama di KTP Ancam NKRI

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim menyatakan wacana pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) merupakan ide berbahaya. Menurutnya, pengosongan kolom agama di KTP itu bakal mengancam eksistensi dan keutuhan bangsa.
Hakim mengatakan, wacana itu bisa menimpulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Sebab, Indonesia belandaskan Pancasila. Apalagi, masalah terkait aliran kepercayaan pernah terjadi dan mengancam keutuhan bangsa.
Selain itu, penghapusan kolom agama di KTP akan menimbulkan banyak implikasi terhadap sendi kehidupan bangsa yang sudah menyepakati adanya enam agama resmi yang diakui oleh negara. Implikasi lainnya juga pada masalah undang-undang perkawinan, hak waris dan zakat.
"Implikasinya banyak. Undang-Undang Zakat juga, yang punya kewajiban dan yang diundangkan adalah nantinya jadi indentitas untuk menguak siapa yang punya kewajiban harus membayar zakat. Ini akan ancam eksistensi dan keutuhan anak bangsa," kata Hakim saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (7/11).
Menurutnya, kolom agama di KTP bukan saja masalah administratif, tapi memiliki konsekuensi keyakinan dan perundang-undangan. Warga negara menurutnya sudah memiliki kebebasan menganut kepecayaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itu jangan coba-coba membuat kebijakan yang mengancam keutuhan bangsa.
"Tidak bisa dipungkiri, hampir 90 persen lebih anak bangsa beragama, mereka memiliki identitas agamanya, jangan gara-gara administratif tidak diperhitungkan implikasinya. Tolong mendagri jangan buat kebijkan yang ancam keutuhan negara," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim menyatakan wacana pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Oknum TNI AL Bunuh Juwita, 4 Saksi Dilindungi LPSK
- 5 Berita Terpopuler: Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar, 6 Fakta Terungkap, Komitmen Tegas
- Gastroskopi, Prosedur Minimal Invasif untuk Mengatasi Gangguan Pencernaan
- Begini Tanggapan Wamenaker Soal Ramai Demo Mitra Grab
- Kunker ke Kalteng, Menhut Ungkap Pesan Prabowo Terkait Revitalisasi Usaha Kehutanan
- Ismahi Gelar Diskusi Publik Tentang Dominus Litis Dalam RUU KUHAP