2015 Ekonomi RI Bakal Hadapi Tantangan Berat

JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia tahun depan tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan berat. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hendar mengungkapkan bahwa perekonomian dalam negeri akan dibayang-bayangi sentimen dari eksternal maupun internal yang diprediksi menjadi hambatan.
       
"Beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai untuk ekonomi tahun depan. Yang utama adalah kenaikan  suku bunga Bank Sentral Amerika The Fed, " ujarnya di sela acara Seminar Nasional Outlook Ekonomi Indonesia 2015 di Bank Indonesia, Kamis (4/12).
       
Hendar mengungkapkan bahwa seiring dengan dinaikkannya suku bunga The Fed yang kabarnya dilakukan sekitar pertengahan tahun depan, maka akan memicu terjadinya arus modal keluar.

Selain itu, hal tersebut juga akan memicu pelemahan nilai tukar Rupiah. Tak hanya itu, perlambatan ekonomi Tiongkok juga patut diwaspadai akan memicu pelemahan ekonomi di Indonesia.
       
"Peningkatan utang luar negeri, korporasi, namun belum hedging juga mesti jadi bahasan. Terlebih kedepannya juga ada risiko peningkatan tekanan inflasi karena kenaikan LPG dan TTL. Ditambah juga peningkatan kerentanan eksternal karena pembiayaan luar negeri," urainya.
       
Hendar mengungkapkan bahwa diperlukan respons kebijakan-kebijakan. Diantaranya yakni berkaitan dengan kebijakan moneter, fiskal, reformasi struktural, serta manajemen krisis.
       
Namun, dia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai level 5,4 persen hingga 5,8 persen. Hal tersebut bukannya tanpa alasan, dia menganggap bahwa meski banyak risiko tantangan yang akan dihadapi tahun depan namun perekonomian Indonesia masih bisa dikatakan cukup solid.
       
Kenaikan harga BBM bersubsidi diharapkan dapat mendorong perbaikan. "Apabila memang dialokasikan pada sektor-sektor produktif maka perekonomian bisa membaik. Dengan background seperti itu, kita optimis pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,4 persen hingga 5,8 persen," katanya.
       
Selain itu, dia memperkirakan inflasi masih akan terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi, meski akan bersifat sementara waktu (temporary). "Mungkin dalam bulan Februari 2015 itu sudah berada dalam keadaan stabil," tambahnya.
       
Tak hanya itu, dia juga memperkirakan dampak dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi hingga akhir tahun ini berada di kisaran 7,7 persen hingga 8,1 persen. Meski demikian, kabar baik dari gejolak harga minyak dunia yang sudah di bawah 70 dollar AS per barel. Penurunan harga minyak dunia ditambah dengan permintaan yang berkurang akibat kenaikan harga BBM, akan mengurangi impor migas.
       
Dengan begitu, kondisi tersebut diharapkan akan turut memperbaiki defisit transaksi berjalan, dan bisa mengarah ke level 2 persen dari PDB. Dia menambahkan, Indonesia merupakan negara importir netto minyak.

"Artinya, setiap penurunan harga minyak, memberikan dampak positif buat neraca pembayaran. Kita mungkin setiap USD  1 (turun) mungkin akan memperbaiki Current Account Defisit (CAD) kita di kisaran 170 juta dollar AS," urainya.
       
Hal lain diungkapkan pengamat ekonomi Faisal Basri. Dia mengungkapkan bahwa ada enam negara yang berisiko terkena dampak rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Federal Reserve tahun depan. Keenam negara tersebut adalah Rusia, Argentina, Brasil, India, Turki, dan Afrika Selatan (RABITS).

RABITS, lanjutnya, memiliki risiko terkena dangerous spiral "Alhamdulillah, Indonesia tidak masuk yang terkena dangerous spiral," katanya.
       
Dia menjelaskan, pusaran berbahaya yang dimaksud adalah dampak sistemik yang terjadi di suatu negara akibat pengaruh ekonomi global. Yakni depresiasi nilai tukar, inflasi yang berkorelasi dengan melemahnya daya beli dan konsumsi,  permasalahan yang harus dihadapi bank sentral akibat inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi,  serta capital outflow.

"Adapun, kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve akan menarik arus modal asing yang selama ini membanjiri pasar keuangan Indonesia. Dimulai dari depresiasi nilai tukar, lalu tingginya inflasi dan akhirnya masyarakat kehilangan daya beli," urainya.
       
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi itu pun mengaku bersyukur, pemerintah dapat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kondisi tersebut membuat ruang fiskal yang dimiliki pemerintah lebih lebar, dan akhirnya dapat mengantisipasi pengaruh ekonomi dari eksternal. "Momentumnya pas. Diharapkan keseimbangan surplus kembali, setelah defisit di 2012," tambahnya.
       
Selain itu, dampak positif lain dari kenaikan harga BBM yakni jika besaran subsidi dikunci pada level sekitar Rp 50 triliun, bakal terjadi realokasi dari pengeluaran konsumtif ke produktif sekitar Rp 100 triliun.

"Laju inflasi tidak lagi gonjang-ganjing seperti roller coaster, sehingga menurunkan dan sekaligus mentstabilkan suku bunga jangka panjang," katanya. (dee)