Gara-gara Senjata Api, Abraham Samad Dilaporkan ke Bareskrim
![Gara-gara Senjata Api, Abraham Samad Dilaporkan ke Bareskrim](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20150209_190717/190717_202818_abraham_samad_HL.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Serangan kembali diarahkan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Bandung, Jawa Barat, melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian, Senin (9/2).
Samad dilaporkan terkait izin kepemilikan senjata api yang sudah kadaluarsa. Pihaknya menduga, Samad memiliki pistol merk Sig Saeur kaliber 22 tanpa izin.
"Kami melaporkan AS selaku Ketua KPK yang memiliki senjata api tapi (diduga) surat izinnya mati," ungkap Ketua GMBI, Bandung, Jabar, Mochamad Masyur di Bareskrim Mabes Polri, Senin (9/2).
Dalam laporan nomor: LP/160/II/2015/Bareskrim, terlapor adalah Abraham Samad dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin. "Kami menggap AS (Abraham Samad) telah melanggar penegakan hukum," katanya.
Masyur juga melampirkan bukti foto copy surat izin pemindahtanganan hibah senpi. Laporan itu, kata dia, juga dari tulisan di salah satu blog di media online.
Masyur menduga senjata api buatan Jerman itu tersebut diduga gratifikasi dari salah satu oknum perwira tinggi Polri. Namun, untuk saat ini pelaporan yang dilakukan masih difokuskan kepada Samad.
"Titik utamanya adalah Abraham Samad, tapi si pemberi juga termasuk seiring berjalannya pemeriksaan," ungkapnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Serangan kembali diarahkan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Bandung,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BAZNAS Jabar Salurkan Infak dan Sedekah Daging Palestina Rp 4.5 Miliar
- BNN Berikan Penghargaan P4GN kepada Pj Gubernur dan Kapolda Riau
- Kementrian LHK & BEF Bekerja Sama untuk Pencapaian FOLU Net Sink 2030
- Peringati Hari LH Sedunia 2024, KLHK Membahas Dampak Urban Heat Island Bersama ITS
- Wiranto Ajak Mantan Aparatur Desa Ikut Kembali Membangun Wilayah
- Pendaftaran PPPK 2024 Belum Jelas, 2 Bupati Berani Meniru Pusat