Atasi Banjir Datang, Menhut Janji Bedah Hulu Citarum dan Ciliwung
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiduo, Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggencarkan kawasan tangkapan air di hulu sungai yang mengarah ke wilayah DKI Jakarta. Langkah itu merupakan bagian dari penanganan banjir yang masih rutin menyambangi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Menurut Siti, lahan hijau di kawasan hulu sungai yang mengarah ke DKI perlu diperbanyak. Terutama di hulu sungai Citarum dan Ciliwung. "Yang pasti Ciliwung kita akan bangun vegetasi dan penanaman kembali sekitar 500 hektar,” ujarnya usai mengikuti rapat di kantor presiden, Jakarta, Rabu, (11/2).
Selain itu, kata Siti, akan ada pembangunan unit penahan air yang jumlahnya 50 menit. Program lain yang akan digalakkan adalah pembangunan gully-plug atau cek dam di kawasan Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor.
“Kita akan bangun ada penahan 50 unit. Kita akan beresin gully-plug (cek dam) di Cisarua, Megamendung 150 unit," sebutnya.
Siti menambahkan, wilayah yang cukup luas untuk ditanami dan dijadikan kawasan tangkapan air ada ri hulu Citarum. "Dana untuk penghijauan ini berbeda. Untuk DAS Ciliwung Rp 3 miliar. Untuk Citarum Rp 5,5 miliar," sebutnya.
Selain itu, kata Siti, program lainnya adalah membuat sumur resapan di pemukiman, taman, masjid, sekolah dan wilayah-wilayah rawan banjir. Untuk rencana ini, Kemenhut akan berkoordinasi dengan Pemda DKI dan KemenPU.(flo/jpnn)
JAKARTA - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiduo, Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggencarkan kawasan tangkapan air di hulu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi