Anindo Dorong Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati, mendorong Pancasila untuk diwajibkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

"Kami mendorong agar pemerintah mewajibkan pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum, baik di jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Langkah ini penting untuk menunjukkan pemahaman pengetahuan Pancasila dan menciptakan sikap yang Pancasilais bagi warganegara," kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/3).

Karena menurut Edwin, Pancasila adalah bagian yang sangat penting bagi pendidikan karakter bangsa. Terlebih nilai-nilai hakiki Pancasila mulai terkikis. "Mulai dari ekonomi, sosial budaya dan politik yang kini dijalankan seluruhnya sudah menganut sistim liberalisme," tegas Edwin.

Di bidang ekonomi misalnya lanjut Edwin, Indonesia makin tidak bisa melepaskan sistim liberalisme. Contoh, sistim ekonomi dilepas pada pasar. Dimana sektor-sektor kebutuhan vital masyarakat, yaitu migas, minerba, pangan, air dan kebutuhan pasar lainnya, sebagian besar dikuasai oleh segelintir pengusaha yang mempraktekkan sistim kartel. Jadi sistem ekonomi Pancasila sudah mulai terkikis karena derasnya pengaruh liberalisme dan globalisasi.

"Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila yang kita anut dan tujuan ekonomi Bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum seperti juga amanat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan diimplementasikan pada Pasal 33 UUD 1945," terangnya.

Begitu pun di bidang politik, sebagian rakyat Indonesia sudah meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. Sebagian elite politik kini lebih senang mengedepankan ego kelompoknya masing-masing. "Sudah tidak ada lagi keinginan bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaaan," ujar Edwin.

Beberapa contoh kasus yang sempat membuat kegaduhan di tanah air, menurut Edwin diantaranya betapa begitu panasnya persaingan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Kemudian terjadinya gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Terakhir yang masih hangat adalah perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Pertikaian tersebut ujar Edwin, sampai ke tingkat grass road, terbukti pertikaian di sosial media seperti facebook dan twitter.