Percayalah, Pemerintah Tak Akan Minta Maaf ke Eks PKI

Percayalah, Pemerintah Tak Akan Minta Maaf ke Eks PKI
Dari Kiri: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan dan Jaksa Agung Prasetyo saat menghadiri acara Simposlum Nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan 1965" di Jakarta, Senin (18/4). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah sama sekali tidak pernah berpikir untuk meminta maaf kepada para korban tragedi 1965. Menurutnya, pemerintah tidak akan meminta maaf ke eks Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Jangan ada pikiran kita akan minta maaf ke sana dan ke sini. Pemerintah tidak bodoh," kata Luhut saat membuka simposium nasional bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Hotel Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Luhut menambahkan, dirinya saat berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran HAM yang ada. Namun, katanya, Indonesia tak mau direcoki oleh bangsa lain.

"Bangsa Indonesia ini bangsa besar, tidak perlu dikasihani. Kami bisa menyelesaikan masalah ini sendiri," ujar Luhut.

Bekas pentolan Kopassus itu bahkan berani mempertaruhkan kredibilitasnya. Sebab, hal yang dilakukannya semata-mata demi kebaikan bangsa, termasuk dengan menyelenggarakan simposium nasional itu.

"Kami tahu  yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Saya tidak rela kalau kita diatur oleh negara lain," ujarnya.

Dia menegaskan, masalah dugaan pelanggaran HAM harus dituntaskan. "Mari kita selesaikan di mana kita punya keinginan yang sama. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah," ungkap Luhut.(boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News