Fahri Ajak Publik Bandingkan Kasus Dahlan Iskan dengan RS Sumber Waras
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku heran melihat cara aparat pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. Sebab, ada diskriminasi yang jelas-jelas terlihat saat aparat penegak hukum bekerja.
Pernyataan Fahri itu untuk mengomentari langkah kejaksaan menjerat Dahlan Iskan sebagai tersangka dugaan korupsi pelepasan aset BUMD Jawa Timur, sekaligus membandingkannya dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal dalam kasus RS Sumber Waras, BPK sudah melakukan audit dan menemukan adanya korupsi.
“Kenapa Sumber Waras yang sudah ada temuan BPK tidak diproses, sementara kasus Pak Dahlan, setahu saya tidak ada temuan BPK, diproses?” kata Fahri saat ditemui di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (28/10).
Karenanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaklumi pernyataan Dahlan yang mengaku sedang diincar penguasah. Sebab, penguasa justru melindungi pihak tertentu yang seharusnya dijerat secara hukum.
"Cocok kata Pak Dahlan, dia diincar oleh penguasa, karena penguasa sedang melindungi satu kelompok. Lalu, supaya pemerintah tampak bekerja, dia menghajar kelompok lain. Inilah jahatnya hukum kalau sudah mulai pandang bulu, bencanalah bangsa ini ke depan," tutur politikus asal Nusa Tenggara Barat itu.
Fahri pun menduga ada intervensi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam penanganan kasus dugaan korupsi pelepasan PT Panca Wira Utama (PWU) yang pernah dipimpin Dahlan. Karenanya aksi korporasi BUMD Jawa Timur yang sudah terhadi belasan tahun lalu itu dikorek-korek lagi.
Padahal, lanjut Fahri, BPK tidak menemukan adanya penyelewengan dalam pelepasan aset PT PWU. "Ini sudah jelas ada intervensi kok. Santai saja, terbuka saja ada apa sih sebenarnya. Kok bisa kasus yang sudah belasan tahun umurnya baru dibuka," tegas Fahri.
Lebih lanjut Fahri mengajak publik membandingkan kasus yang menyerat Dahlan dengan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. “Nanti kita komparasi pada Sumber Waras. Kenapa Sumber Waras dilindungi, kenapa Jawa Timur nggak? Ini semua main kok," pungkasnya.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku heran melihat cara aparat pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. Sebab, ada diskriminasi yang
- Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos
- Kutuk Aksi Carok di Sampang, Kiai Nasih Dorong Proses Hukum yang Cepat
- Pj Gubernur Sumut Jajaki Kerja Sama Pendidikan dan Perdagangan dengan Jepang
- Forum Kiai Jakarta Sebut Pernyataan Suswono Bukan Penistaan Nabi Muhammad
- Bang Edi Apresiasi Bareskrim Bongkar Parbrik Narkoba Beromzet Rp 1,5 Triliun