Investasi Rabu, 25 Juni 2008 – 11:44 WIB
Bapepam Diminta Batalkan Penjualan Saham Indosat
JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membatalkan transaksi
JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membatalkan transaksi
JAKARTA - Pansus RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan pemerintah menyepakati penurunan pajak atas dividen. Direktorat Jenderal Pajak berpendapat…
JAKARTA – Bisnis perbankan syariah bakal semakin mengembang. Berbagai aksi korporasi bank-bank berskala besar yang mengakuisisi bank kecil
JAKARTA – Industri asuransi kini dihadapkan pada kondisi sulit untuk memenuhi aturan batas modal minimal perusahaan asuransi yang…
JAKARTA – Kualitas layanan SMS (short message services) yang diberikan operator seluler akan diaudit oleh pemerintah dan Badan…
JAKARTA – Kawasan industri (KI) terintegrasi harus segera diwujudkan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) sumber daya alam…
JAKARTA – Upaya diversifikasi energi primer melalui gasifikasi pembangkit listrik terus dilakukan. Kali ini, PT Indogas Kriya Dwiguna…
JAKARTA – Meski gejolak pasar belum sepenuhnya mereda, industri perbankan masih optimistis dengan prospek bisnis 2008. Mereka masih…
JAKARTA – Perusahaan apparel asal Jerman, Adidas, berjanji tidak akan hengkang dari Indonesia. Pemutusan kontrak kerjasama Adidas dengan…
JAKARTA - Pembebasan biaya fiskal ke luar negeri dinilai tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Sebab, pembayaran fiskal…
JAKARTA – Pemerintah optimistis bisa mendapatkan pembiayaan dari pasar melalui emisi (penerbitan) Surat Berharga Negara (SBN). Meskipun
JAKARTA – Rencana pemerintah pusat menjadikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai komponen pengurang Dana Alokasi Umum (DAU)…
JAKARTA – Di tengah kondisi pasar yang masih tidak menentu, biasanya para manajer investasi lebih suka memainkan produk…
JAKARTA – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.33/M-DAG/Per/8/2007 tentang distribusi pupuk bersubsidi segera direvisi. Hal itu dilakukan