Ketua Majelis Syariah Partai PPP KH Maemun Zubair (kanan) menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya, Minggu (10/1). Fatwa islah bersifat mengikat untuk ditaati dan PPP untuk melakukan konsilidasi penggurus dan fungsionaris partai. Foto: Ricardo/JPNN.com

Ketua Majelis Syariah Partai PPP KH Maemun Zubair (kanan) menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya, Minggu (10/1). Fatwa islah bersifat mengikat untuk ditaati dan PPP untuk melakukan konsilidasi penggurus dan fungsionaris partai. Foto: Ricardo/JPNN.com

Ketua Majelis Syariah Partai PPP KH Maemun Zubair (kanan) menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya, Minggu (10/1). Fatwa islah bersifat mengikat untuk ditaati dan PPP untuk melakukan konsilidasi penggurus dan fungsionaris partai. Foto: Ricardo/JPNN.com

Ketua Majelis Syariah Partai PPP KH Maemun Zubair (kanan) menyampaikan fatwa islah majelis syariah pasca dicabutnya SK Muktamar Surabaya, Minggu (10/1). Fatwa islah bersifat mengikat untuk ditaati dan PPP untuk melakukan konsilidasi penggurus dan fungsionaris partai. Foto: Ricardo/JPNN.com