Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (kiri) memberikan buku Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji kepada Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak (kedua kanan) dalam Diskusi Publik yang digelar DPP PKB mengenai revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (19/2). Muhaimin Iskandar mengharapkan pemerintah dapat mengubah Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah, melalui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar saat memberikan pidato dalam Diskusi Publik yang digelar DPP PKB mengenai revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (19/2). Muhaimin Iskandar mengharapkan pemerintah dapat mengubah Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah, melalui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sejumlah narasumber dalam Diskusi Publik yang digelar DPP PKB mengenai revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (19/2). Muhaimin Iskandar mengharapkan pemerintah dapat mengubah Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah, melalui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.