Humaniora Jumat, 09 Desember 2011 – 07:29 WIB
Dubes Belanda Minta Maaf kepada Janda Rawagede
JAKARTA - Sebelas orang janda korban pembantaian pasukan Belanda di Desa Rawagede, Bekasi, akan memperoleh kompensasi dari pemerintah…
JAKARTA - Sebelas orang janda korban pembantaian pasukan Belanda di Desa Rawagede, Bekasi, akan memperoleh kompensasi dari pemerintah…
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menilai, aksi bakar diri seorang lelaki di depan Istana Negara…
DEPOK—Wakil Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo mengungkapkan, minimnya jumlah
JAKARTA--Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) proyek program Kartu…
DEPOK—Upaya pemerintah untuk menghapus atau melenyapkan tindakan korupsi di Indonesia dengan melakukan reformasi birokrasi dinilai tidak berhasil.
JAKARTA--Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra mengatakan, tragedi bakar diri yang dilakukan oleh seorang…
JAKARTA - Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, pola rekrutmen CPNS akan diubah pemerintah. Di mana pelaksanaannya tidak…
JAKARTA--Pantas saja RUU Honorer Tertinggal sampai sekarang tak kunjung diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ternyata, data honorer…
JAYAPURA--Sejak awal dan sampai sekarang ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang
JAKARTA---Ini evaluasi bagi aparat keamanan yang berjaga di depan Istana Negara. Seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun kemarin…
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyatakan, pemerintah telah memperbaiki remunerasi sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski
JAKARTA--- Mabes Polri menyetujui dan mendukung penuh hasil sidang kode etik Propam Polda Gorontalo untuk Norman Kamaru. Pemecatan…
JAKARTA -- Belum jelas kapan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum pengangkatan honorer tercecer diangkat jadi Calon…
JAKARTA—Menteri Pertanian Suswono, menyalahkan pemerintah daerah yang dinilai tidak mendukung ketahanan pangan nasional. Masih banyaknya masalah