Humaniora Rabu, 09 November 2011 – 15:56 WIB
Otonomi Kabupaten Diusulkan Pindah ke Provinsi
JAKARTA--Pelaksanaan Otonomi Daerah dinilai tak becus. Perlu dilakukan evaluasi. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi
JAKARTA--Pelaksanaan Otonomi Daerah dinilai tak becus. Perlu dilakukan evaluasi. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi
JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengakui tidak mudah melaksanakan reformasi birokrasi.
JAKARTA - Komisi II DPR RI akan mempercepat pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU. Menurut Wakil…
JAKARTA - Masyarakat dan para pengusaha tidak bisa berharap banyak pelayanan birokrasi akan membaik dalam waktu dekat. Sebab,…
JAKARTA--Mantan Presiden RI Soeharto dinilai belum pantas menerima gelar pahlawan. Mantan Aktivis 98, Masinton Pasaribu, menegaskan Ketetapan MPR
JAKARTA - Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR RI, Selasa (8/11), menemukan banyak permasalahan terkait lingkungan pemukiman haji,…
JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama pemerintah Indonesia menyerahkan gelar dan tanda kehormatan Pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh
JAKARTA - Masalah demi masalah tak henti-hentinya mendera para jamaah haji asal Indonesia di tanah suci, Mekkah. Wakil…
JAKARTA - Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional dalam peringatan Hari Pahlawan, 10 November. Hari ini,
JAKARTA - Hukuman mati masih mengintai sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Arab Saudi. Bahkan, jumlah…
JAKARTA - Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Marzuki Alie, menemukan ada tenda yang berada dalam kawasan Haji…
JAKARTA – Juru bicara Satgas TKI, Humphrey R Djemat mengatakan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz al…
JAKARTA--Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Marzuki Alie mengatakan mayoritas klaim terhadap penyelenggaraan Haji Indonesia tahun ini
JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara&Reformasi Birokrasi (PAN&RB) menargetkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada