Humaniora Selasa, 01 Maret 2011 – 01:10 WIB
BKN Keluhkan Kada Campuri Urusan PNS
JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Edy Topo Ashari mengeluhkan terlalu banyaknya urusan PNS yang dicampuri kepala…
JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Edy Topo Ashari mengeluhkan terlalu banyaknya urusan PNS yang dicampuri kepala…
JAKARTA - Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN & RB), EE Mangindaan menerapkan aturan…
JAKARTA - DPR menilai Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang kembali menayangkan Program Silet melecehkan Komisi Penyiaran Indonesia…
JAKARTA - Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo akhirnya memilih Komjen (pol) Nanan Soekarna sebagai wakil kepala Ppolri (Wakapolri).…
JAKARTA--Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) BadanKepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengungkapkan, dalam manajemen kepegawaian
JAKARTA--Sebanyak 51.075 atau 33,53 persen honorer kategori satu, atau yang tertinggal (dibiayai APBN/APBD), kini menunggu penetapannya sebagai CPNS.
JAKARTA -- Aktifis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Ray Rangkuti mengatakan, hingga saat ini tidak ada regulasi yang…
JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menilai, ada kecenderungan seorang kepala daerah yang
JAKARTA - Penyelesaian tenaga honorer yang masih tertinggal kategori satu dan dua ditargetkan tuntas tahun ini. Rancangan Peraturan…
JAKARTA — Upah Minimum Propinsi (UMP) Nasional tahun 2011 untuk 33 propinsi di Indonesia mengalami kenaikan mencapai 8,69…
JAKARTA--Pemerintah Indonesia kembali melakukan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Arab Saudi. Kepala Pusat Humas Kemenakertrans,
JAKARTA - Pengurus Pesantren Yapi Bangil, Pasuruan akhirnya mengadu ke Komisi III dan VIII DPR. Pengaduan tidak adanya…
JAKARTA — Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyerukan memboikot media yang selalu terus mengundang kecaman dari berbagai…
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia menangani masalah aliran Ahmadiyah. Menurut Staff Khusus Presiden bidang