Humaniora Jumat, 05 Februari 2010 – 08:21 WIB
Persalinan Beresiko Disubsidi Rp 4 Juta
TASIK - Pemerintah kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan mengelurkan kebijakan berupa pemberian subsidi bagi warganya yang melahirkan sebesar
TASIK - Pemerintah kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan mengelurkan kebijakan berupa pemberian subsidi bagi warganya yang melahirkan sebesar
JAKARTA — Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) yang…
JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengagendakan untuk sesegera mungkin memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan pejelasan terkait
JAKARTA- Tiga kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Bengkalis, Siak dan Rokan Hulu tidak pernah lagi menerima Dana Alokasi…
JAKARTA- Hampir seluruh daerah penghasil Migas di Indonesia mengalami keterlambatan dalam menerima Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah…
JAKARTA- Pemerintah Daerah penghasil Migas satu suara mendesak pembayaran utang Dana Bagi Basil (DBH) dianggarkan pada APBD Perubahan…
JAKARTA- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Farouk Alwi menuding Pemerintah Pusat tidak peduli dengan persoalan yang dihadapi daerah…
JAKARTA- Gubernur Riau HM Rusli Zainal membuktikan keseriusannya dalam memperjuangkan hak masyarakat Riau memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH)…
JAKARTA - Sukes penyelenggaraan World Ocean Conference (WOC) di Manado, beberapa waktu lalu, membuat pemerintah terobsesi menyelenggarakan
JAKARTA- Terkait kasus rokok 'meledak' produsen rokok Clas Mild berjanji akan membiayai penuh pengobatan terhadap Andi Susanto (31)…
JAKARTA - Anggota Tim Penilai Kenaikan Pangkat Guru tingkat Pusat Suharjono mengaku kaget dan prihatin atas pemalsuan Penetapan…
JAKARTA - Kedutaan Besar Australia yang bekerjasama dengan Perth Education City, mengumumkan bahwa pihaknya kini tengah menggelar lomba…
JAKARTA- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Aziz menilai rencana kenaikan gaji pejabat negara berpotensi menimbulkan kesenjangan…
JAKARTA- Pemerintah daerah diminta tidak menambah jumlah PNS baru. Demikian juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi