Humaniora Minggu, 29 Agustus 2010 – 00:44 WIB
Rekrut TKI, Pemda Harus Terlibat
JAKARTA - Analisis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi rekruitmen dan persiapan penempatan
JAKARTA - Analisis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi rekruitmen dan persiapan penempatan
JAKARTA --Pemerintah daerah diminta secepatnya mengajukan usulan formasi CPNS 2010. Hal ini untuk mempercepat proses penetapan formasi oleh…
JAKARTA -- Mabes Polri mengidentifikasi 13 gangguan yang mungkin terjadi selama musim mudik tahun ini. Ancaman gangguan ini,…
JAKARTA - Pemerintah terus mengingatkan pengusaha agar tidak melalaikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para buruh dan…
JAKARTA - Kualitas dokter sebagai tenaga medis di Indonesia semakin menurun. Dasarnya, tingginya tingkat kegagalan dalam Ujian Kompetensi…
JAKARTA— Mengantisipasi tingginya kecelakaan terhadap para pemudik, khususnya masyarakat yang menggunakan motor, pemerintah menyiapkan
JAKARTA - Pemerintah akan mengupayakan keringanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Tim…
JAKARTA -- Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bidang kerja tugasnya, merupakan salah satu…
JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan menyediakan pendampingan bagi para TKI yang terjerat masalah hukum…
JAKARTA -- Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Brigjen (Pol) Iskandar Hasan membantah anggapan jika Kapolri Jenderal (pol) Bambang…
JAKARTA -- Untuk seminggu kedepan, Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri tak bisa berdinas sebagaimana biasanya. Pasalnya kondisi…
JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ragu akan janji Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) untuk mencairkan tunjangan profesi
JAKARTA -- Deputi Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Herry Yana Sutisna menyatakan, pemerintah…
JAKARTA -- Pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan berbagai penyempurnaan aspek aparatur, terkait dengan akan dilaksanakannya program reformasi birokrasi