Hukum Jumat, 16 Januari 2009 – 18:23 WIB
KPK Minta Cabut Japung
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta Departemen Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mencabut peraturan pengelolaan dana upah…
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta Departemen Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mencabut peraturan pengelolaan dana upah…
JAKARTA- Sarjan Taher, terdakwa dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, diperbolehkan pulang
JAKARTA – Himpungan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) mendesak pemerintah menaikkan klaim asuransi bagi TKI yang mendapat siksaan berat,…
JAKARTA - Sarjan Tahir, anggota DPR yang terseret kasus korupsi alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung…
JAKARTA – Harapan para jamaah haji untuk mendapat pengembalian dana hasil rasionalisasi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM)…
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi benar-benar tidak berkutik di Pengadilan Tipikor. Pada persidangan di Pengadilan…
JAKARTA - Ini kabar baik bagi para pejabat yang keluarganya menjadi pengusaha. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan…
JAKARTA – Harifin A. Tumpa akhirnya benar-benar mulus melenggang ke kursi ketua Mahkamah Agung (MA). Hakim karir yang…
JAKARTA - Rencana menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) Pertamina tampaknya tinggal
JAKARTA – Sejak Kamis (15/1), harga baru BBM jenis premium dan solar mulai berlaku. Termasuk, kebijakan penurunan tarif…
LONDON – Selain terapi edukatif dan medis, kini ada metode yang lebih mudah dan menarik untuk membantu anak-anak…
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan…
JAKARTA—Pergantian pimpinan di tubuh Mahkamah Agung (MA) tidak akan berpengaruh besar pada kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.…
JAKARTA - Staf ahli bidang hukum Presiden, Denny Indrayana mengaku akan mendorong keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)