Hukum Rabu, 13 Mei 2009 – 14:41 WIB
KPK Sidik Info Dirut RNI
JAKARTA- KPK akan mendalami pengakuan Direktur Keuangan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin, yang menyebutkan kantornya sempat setor
JAKARTA- KPK akan mendalami pengakuan Direktur Keuangan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin, yang menyebutkan kantornya sempat setor
JAKARTA - Jemaah umroh asal Sumsel yang sudah 17 hari "telantar" di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur…
JAKARTA - Sebanyak 29 orang dari 30 jemaah umroh yang berasal dari tiga daerah di Sumatera Selatan yaitu…
JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan proses penyelidikan kasus dugaan suap pembangunan pelabuhan…
JAKARTA—Hingga Maret 2009, BPH Migas telah menyita 388.200 liter BBM hasil penanganan penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap penyediaan
JAKARTA - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementrian Lingkungan Hidup mengaku telah mengantongi tersangka kasus impor limbah ferosand…
JAKARTA- Pimpinannya ditahan polisi karena diduga terlibat pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen, kinerja KPK justru malah lebih "galak".
JAKARTA-Terkait penyelesaian kasus Trisaksi, mahasiswa menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, perlu adanya peradilan
JAKARTA-Mahasiswa Trisakti menuntut Presiden Susilo Bambang Yudoyono segera menyelesaikan kasus Trisakti, dan menyeret aktor intelektualnya ke pengadilan.
JAKARTA-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen, melakukan aksi orasi dan unjuk rasa, yang terpusat di depan Istana…
JAKARTA- Kabar tertangkapnya buronan teroris bernama Abu Zar alias Udin di Balikpapan, Kalimantan Timur oleh Densus 88 ternyata…
JAKARTA-Setelah menjalani penahanan 24 jam, dua aktivis Wahana Lingkungan Hidup, menjadi tersangka. Penahanan dilakukan Polres Manado Sulawesi Utara,
JAKARTA-Tahun ini, Sri Mulyani mengungkapkan kekecewaannya, karena laporan APBD tahun 2009 dari daerah mengalami keterlambatan. "Hingga
JAKARTA - Pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU, Red) dinilai telah melanggar Peraturan Perundang-undangan terkait masalah Daftar Pemilih