‎Menteri Yuddy: Birokrasi Dituntut Adaptif dan Antisipatif

jpnn.com - JAKARTA--Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut lebih produktif.

Selain itu menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, internasionalisasi perguruan tinggi juga menjadi keharusan. 

Tidak hanya MEA, kata Yuddy, Indonesia ke depan akan dihadapkan pada berbagai bentuk kaukus kerja sama lainnya, seperti Free Trade Agreement Free Trade Agreement (FTA), European Union (EU), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan The Trans-Pacific Partnership (TPP).

Dalam era MEA ini, birokrasi harus berperan dan mampu mempengaruhi ekonomi ASEAN itu sendiri. “Untuk itu, peran birokrasi yang bersih, efisien dan melayani sangatlah penting sebab birokrasi harus menjadi katalisator perubahan di masyarakat ke arah yang lebih baik “ ujar Menteri Yuddy, Rabu (23/3).

Yuddy menambahkan, dalam The Global Competitiveness Report 2015-2016 (World Economic Forum) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dari 140 negara.

“Jika dibandingkan dengan anggota ASEAN lainnya peringkat kita masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand yang  masing- masing menduduki peringkat ke-2, ke-18 dan ke-32 “ tambahnya.

Menurut Yuddy, penyebab utama belum baiknya peringkat Indonesia tersebut, baik secara global maupun di lingkup negara-negara ASEAN disebabkan banyak faktor. Di antaranya adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintahan.

"Reformasi birokrasi penting dijalankan agar sejajar dengan reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sektor pertahanan dan keamanan yang bergerak cepat," ucapnya.