‎Politik Uang Makin Brutal

"Tak sedikit pemilih dan caleg geram, mengeluh, akan praktik politik yang. Sayang, sedikit yang peduli dan berani terbuka melapor ke pengawas," tegasnya.

    

Sementara itu, pengamat politik Point Indonesia, Karel Harto Susetyo, mengatakan maraknya politik uang dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif menjadi tolak ukur potensi korupsi di badan DPRD/DPR RI. Sebab, kandidat anggota dewan yang menang dari hasil tersebut akan berpikir untuk mengembalikan modalnya saat sudah meraih kursi empuk.

    

"Politik uang pada masa pemilu mendorong terjadinya korupsi. Sebab, mereka merebut kekuasaan dengan mengesampingkan moralitas politik," papar Karel saat dihubungi INDOPOS, Senin (21/4).

    

Menurut dia, perlu ada perbaikan dalam proses pemilu, khususnya pembiayaan. Negara harus memberikan jaminan agar proses pesta demokrasi ini bisa berjalan lancar dan melahirkan sosok negarawan. Keberadaan teknologi informasi dalam proses pemilu, kata dia, harus ditingkatkan, bukan lagi sekadar instrumental, namun substansial.