1 Anggota Dewan Dijatah Rp 1 M

Kalaupun ada, ia memastikan fraksinya tegas menolak. Tapi, secara pribadi ia berpendapat bahwa dana aspirasi sebenarnya memang diperlukan. “Karena ketika reses dan bertemu konstituen, kita langsung bisa bantu mereka,” singkatnya.

Meski demikian, aturan tetap tidak boleh dilanggar. Agar permintaan konstituen tetap bisa diakomodir, dia mengatakan setiap kali reses, masing-masing anggota DPRD provinsi harus menggandeng anggota DPRD kabupaten/Kota. “Kita nanti harus turun berbarengan. Kalau tuntutan warga nantinya merupakan wilayah kabupaten/kota, maka cukup dewan kabupaten yang memperjuangkan, tidak perlu kita. Tapi, kalau anggarannya provinsi, maka kita yang akan mengajukan. Jadi ada sinergi,” jelasnya.

Alam Sukisman, anggota komisi III DPRD Provinsi Jambi ketika diminta komentarnya mengaku belum mendengar soal jatah proyek yang berkedok dana aspirasi itu. Apalagi nilainya mencapai Rp 1 miliar per orang. Tapi, ia membenarkan, jika selama ini dewan punya kesempatan meminta anggaran untuk program berdasarkan permintaan warga. Meski tanpa melalui proses Musrenbang, dana itu tetap bisa ngucur, meski kecil.

“Paling hanya berkisar 100 sampai 200 juta saja. Misalnya, warga minta dibuatkan jalan setapak, dan proyek dalam skala kecil itu memang ada. Kan kita selaku anggota dewan akan meneruskan itu, bagaimana caranya agar bisa masuk dalam anggaran,” tegasnya.