1 Juta Perawat Merasa Terancam oleh Omnibus Law, Ini Alasannya

Menurutnya, mengikut sertakan UU Keperawatan dalam UU Kesehatan (Omniobus Law) adalah melemahkan Profesi Perawat baik di dalam maupun untuk bersaing di era global sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, sambungnya, PPNI seluruh Indonesia menolak keras untuk UU No 38 Tahun 2014 diikut sertakan dalam pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law).

PPNI mendesak DPR dan Pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk mengimplemantasikan UU 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dengan sungguh-sungguh, demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Jikalau diperlukan penguatan lebih baik terhadap profesi perawat saat ini sebenarnya pemerintah dapat diterbitkan peraturan-peraturan pelaksaan yang lebih teknis oleh pemerintah, tetapi jangan menegasikan eksistensi pengembangan Profesi perawat yang telah diatur dalam UU Keperawatan," ungkapnya.

Harif mengingatkan bahwa selama pandemi Covid-19 perawat sudah berjuang, 700 perawat gugur sebagai pejuang kemanusiaan.

Namun, justru UU Keperawatan sebagai payung hukum bagi praktik keperawatan di Indonesia terancam digerus oleh RUU Kesehatan (Omnibus Law).  

"Undang-undang kebanggaan perawat Indonesia yang telah diperjuangkan selama lebih dari 25 tahun dan yang saat itu merupakan inisiatif rakyat diwakili oleh DPR RI," ungkap Harif. (mcr10/jpnn)