1 Oktober Uji Publik Pendataan Non-ASN Dimulai, Ada Honorer Bodong, Laporkan!

"Banyak yang cari tambahan uang dari pendataan ini. Kasihan teman-teman," ujarnya.

Banyaknya permainan data honorer itu, kata Nur menunjukkan peringatan keras oleh pusat buat daerah hanya isapan jempol, banyak yang tidak takut.

Dia berharap uji publik data honorer mulai 1- 31 Oktober bisa dibeberkan dengan transparan. Jangan sampai daerah menutupi data honorernya, karena permainan sangat kental.

"Honorer harus betul-betul mengamati data yang disodorkan owner," cetusnya.

Jika ada yang mencurigakan, tambah dia, segera laporkan. Begitu juga dengan honorer lainnya jika merasa SKPD atau OPD-nya ada tenaga siluman, Nur mengajak untuk berani melaporkan. Jangan takut berbica kebenaran

Ini terkadang sudah tahu ada yang siluman, tetapi honorernya malah diam dengan alasan takut di blacklist atau dicoret karena hal itu bisa saja terjadi.

Pemerintah sudah baik melakukan pendataan, tetapi kata Nur, kebaikan pemerintah justru dimanfaatkan oknum-oknum di daerah.

"Kalau jumlah honorer K2 membeludak pasti pemerintah juga bingung mau dibuatkan solusinya," pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)