10 Kesepakatan Raker di DPR terkait Guru Honorer dan PPPK, Mantap!

4. Komisi X DPR RI mendesak Kemenkeu RI untuk memprioritaskan anggaran untuk penyelesaian permasalahan guru honorer (honorer K2) dalam APBN TA 2021 mendapatkan hak Iayak status, Iayak upah dan Iayak jaminan sosial;

5. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, KemenPAN-RB RI dan BKN untuk memastikan guru honorer K2 yang telah lulus menjadi PPPK sejumlah 34.954 guru (berdasarkan data yang disampaikan Kemenkeu/KemenPAN-RB) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan SK dan penggajian sesuai ketentuan perundang undangan;

6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI agar guru ASN (PNS dan PPPK), guru swasta dan tenaga kependidikan menjadi bagian strategis dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 2035, sehingga memiliki skema jangka panjang tentang konsep standarisasi gaji guru ASN guru swasta dan tenaga kependidikan yang layak, pendanaan guru ASN, guru swasta, dan tenaga kependidikan, perencanaan soal kebutuhan, peta kompetensi, dan distribusi guru, termasuk skema kebijakan untuk sekolah swasta;

7. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, KemenPAN-RB RI dan BKN untuk melakukan koordinasi secara intensif dan memberikan pendampingan terhadap Pemda dalam hal pengelolaan guru dan tenaga kependidikan;

8. Komisi X DPRI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemendagri RI dan Kemenkeu RI untuk merumuskan kebijakan merealisasikan penghitungan 20% anggaran pendidikan dalam APBN, dan anggaran tungSi pendidikan dalam APBD agar dipergunakan secara maksimal termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;

9. Terkait data honorer K2 yang telah lulus PPPK sebagaimana pada poin 5, Komisi X DPR akan menjadwalkan kembali RDP dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Rl, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Anggaran Keuangan Kemenkeu RI dan Kepala BKN untuk melaporkan realisasi data lulusan PPPK, paling lambat pada Oktober 2020

10. Komisi X DPR RI mendesak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Anggaran Keuangan Kemenkeu RI dan Kepala BKN untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI paling lambat 14 Juli 2020. (esy/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: