10 Kontroversi Politik 2020: Pernyataan Puan Maharani, Kepulangan HRS Hingga Reshuffle Kabinet

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah aksi digelar di sejumlah daerah, mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan undang-undang sapu jagat tersebut.

Fraksi Partai Demokrat DPR di DPR bahkan menyatakan rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 dengan agenda pengesahan RUU Cipta Kerja, sesat dan cacat prosedur.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, tidak ada draf RUU yang dibagikan kepada peserta rapat saat paripurna.

Menanggapi kontroversi yang ada, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui ada riak-riak dinamika sosial terhadap keberadaan Cipta Kerja, terutama pada materi klaster ketenagakerjaan.

Meski demikian, dia memastikan pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan konstruktif.

8. Politik Dinasti Jokowi dan Kontroversi Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

Riak politik kembali menghangat setelah pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar Pilkada serentak 2020 di 270 daerah.

Pasalnya, pilkada digelar di tengah pendemi Virus Corona (COVID-19) yang belum dapat dipastikan bisa ditekan.