10 Rektor UIN Temui Pimpinan DPD, Curhat Susahnya Buka Prodi Umum

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 10 rektor Universitas Islam Negeri (UIN) memenui pimpinan DPD, di rumah dinas Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, di Jakarta Selatan, Minggu (23/8).

Dalam pertemuan, para rektor berharap mendapat jalan keluar melalui kerja konkret para senator atas kesulitan dan hambatan membuka studi umum dan terapan di UIN.

“Kami terus terang sangat berharap kepada DPD RI setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN. Nah, sekarang giliran kami kampus UIN lama yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap juru bicara tim rektor Prof. Fauzul Imam.

Menurut Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal, ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman.

"Hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.

Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas.

Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Padahal, kata dia, kalau mau jujur PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada.