10 Sekolah Negeri Belum Punya Gedung Sendiri
Bukan itu saja, kata Imam lagi, karena ketidakmampuan Pemprov Jawa Barat seluruh siswa SMA dan SMK negeri hanya diberikan subsidi BOSDa Rp 700 ribu per tahun tiap siswanya.
Berbeda dengan subsidi yang diberikan saat Pemkot Bekasi masih kelola yakni Rp 170 ribu per bulan tiap siswanya.
Selain itu juga, kata Imam lagi, Pemprov Jawa Barat hanya mampu membiayai kegiatan intra sekolah untuk tingkat SMA/SMK.
Sementara kegiatan ekstra seperti biaya guru dan memenuhi program unggulan tidak direalisasikan. ”Bukan masalah keuangan sepertinya. Tapi Pemprov Jabar masih meraba-raba," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi mengatakan tahun depan pemerintah daerah berencana akan memberikan subsidi Rp 170 ribu per siswa untuk siswa SMA dan SMK negeri. ”Dananya akan kami anggarkan pada APBD 2018,” katanya.
Pemberian subsidi itu, kata Ali juga, untuk meringankan beban orangtua siswa. Sebab, saat ini biaya SDP bulanan dipatok mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu.
Apalagi, kata dia, sekolah tinggat SMA dan SMK negeri tak lagi mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dari Pemkot Bekasi.
”Inilah mengapa biaya SDP sekarang lebih mahal, makanya mau kita bantu,” katanya. Bukan itu saja, Ali juga menjelaskan rencanannya pemerintah daerah pun akan memberikan subsidi bagi siswa SMA dan SMK swasta. Adapun, besarannya adalah Rp100 ribu per siswa.
Sepuluh SLTA negeri di Kota Bekasi hingga kini belum memiliki gedung sendiri dan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab.
- Pimpinan DPR Mendukung Rencana Sekolah Negeri-Swasta Gratis di Jakarta
- Survei IDM: Tri Adhianto-Harris Bobihoe Diprediksi Menang di Pilwakot Bekasi
- Tri Adhianto-Harris Bobihoe Jungkal Dua Pesaingnya di Pilwalkot Bekasi versi IDM
- Regulasi PPPK Berpihak kepada Honorer, P1 Swasta Merana
- Terinspirasi Tri Sakti Bung Karno, M2 Siap Maju Pilkada Kota Bekasi
- Menarik, Gerakan Relawan Idris Sandiya di Bekasi dan Depok Kampanye Pakai Angklung