100 Hari Jenderal Listyo Sigit Pimpin Polri, Kontras Lontarkan 5 Kritik Tajam

Dampak ke masyarakat yang dimaksudkan Rozy, yaitu munculnya ruang kriminalisasi terhadap warga yang bersuara. Seperti yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah.

Ketiga, program dukungan dalam penanganan COVID-19.

Menurut Kontras, kepolisian justru sangat diskriminatif dalam penanganan kerumunan.

Penanganan COVID-19, lanjut Rozy, menjadi dalih penangkapan sewenang-wenang dan pembubaran aksi massa.

Keempat, program penguatan fungsi pengawasan justru tidak tercermin karena carut marutnya penegakan etik kepolisian.

Jenis pelanggaran baik itu disiplin, etik dan pidana terus mengalami kenaikkan. Belum sampai 4 bulan, sudah terjadi sebanyak 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP, dan 147 pelanggaran pidana.

Kelima, prioritas Kapolri untuk meminimalisir public complaint juga tak membaik dalam 100 hari ini.

Rozy menambahkan selama 100 hari kepemimpinan Jenderal Listyo, kondisi penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh kepolisian tak kunjung membaik.