100 Hari Kepemimpinan, Ratu Atut Dinilai Gagal

Dia juga mengaku bersama tim eksekutif tengah mengkaji solusi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menekan angka urbanisasi masyarakat dari luar Provinsi Banten. ”Salah satu caranya adalah dengan melakukan operasi yustisi (razia kependudukan, Red) untuk menekan angka urbanisasi masyarakat dari luar Provinsi Banten,” terangnya beralasan.

Meski gagal dalam upaya menekan angka pengangguran, Atut mengklaim mayoritas indikator makro pembangunan tercapai. Yakni indeks pembangunan manusia tercapai 72,47 persen dari target 71,06-72,34 persen, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tercapai 6,43 persen dari target 6,1-6,35 persen, indeks pembangunan daerah (IPD) tercapai 93,15 persen dari target 85-89,20 persen, jumlah penduduk miskin tercapai 690.970 jiwa dari target 700.000-650.000 jiwa.

Menurut Atut juga, relevansi penurunan jumlah penduduk miskin, juga dapat dilihat dari persentase rumah tangga miskin (RTM) yang mengalami penurunan. Persentase RTM Banten pada 2010 mencapai 26,43 persen, menurun menjadi 24,58 persen pada 2011. Tapi, berbagai keberhasilan yang diklaim Atut itu, menurut Pengamat Ekonomi Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Dahnil Anzar adanya ketidakberesan data pencapaian target RJPMD.

”Saya mengendus adanya semacam akrobat dalam data ini. Saya kira RJPMD dan LPJ gubernur harus dikaji serius oleh DPRD Banten. Saya dapat bocoran tapi masih mencari datanya,” ungkapnya. Apalagi, di lain sisi masih banyak penderita gizi buruk di Provinsi Banten yang tak tertangani, salah satu indikator lain lemahnya ekonomi dan pendidikan masyarakat.